Pengertian Otonomi Daerah – Latar Belakang, Tujuan, Prinsip, Contoh

Pengertian Otonomi Daerah

Dalam bahasa (etimologi), otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mobil, yang berarti diri, sedangkan namos, yang berarti aturan atau hukum.

Untuk dapat menafsirkannya secara harfiah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengatur dirinya sendiri, semua urusan pemerintahan dan kepentingan rakyatnya sesuai dengan hukum.

Berikut adalah beberapa ahli yang bekerja untuk mendefinisikan otonomi daerah:

1. Benjamin Hoesein

Pemerintah oleh rakyat dan bagi rakyat di daerah yang masih berhubungan dalam satu negara, secara informal di luar pemerintah pusat.

2. Ateng Syarifudin

Kebebasan atau kemerdekaan, yang tunduk pada batasan karena itu adalah hadiah sementara yang harus dipertimbangkan.

Latar Belakang

Menurut Kuliahpendidikan Otonomi daerah di Indonesia lahir ketika turbulensi sosial pada tahun 1999 sangat masif. Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, kekacauan politik memuncak pada runtuhnya pemerintahan Orde Baru, yang telah berkuasa di Indonesia selama 32 tahun.

Setelah berakhirnya Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, muncul masalah dengan sistem administrasi negara dan kebutuhan daerah yang telah banyak berkontribusi.

Kemudian wacana otonomi daerah dibagi secara internal dan eksternal menjadi dua bentuk:

A. Otonomi internal

Otonomi internal ini dihasilkan dari munculnya berbagai tuntutan karena sistem kerja pemerintah yang buruk, yang dilakukan secara terpusat.

Pada saat itu, ada kesenjangan besar dan ketidaksetaraan antara perkembangan di kota-kota besar di Indonesia, yang menyebabkan banyak kasus kejahatan dan kesulitan dalam penataan kota-kota di wilayah tersebut.

B. Otonomi eksternal

Otonomi eksternal ini didasarkan pada beberapa referensi, yang dipertimbangkan dari dua perspektif, yaitu aspek internal dan aspek eksternal.

1. Aspek internal

Salah satu syaratnya adalah karena beberapa faktor yang terjadi di Indonesia, sehingga mendorong penerapan sistem otonomi daerah Indonesia.

2. Aspek eksternal

Salah satu syaratnya adalah karena beberapa faktor yang terjadi di luar Indonesia, sehingga mendorong dan mempercepat implementasi sistem otonomi daerah Indonesia.

Prinsip otonomi daerah

Saat menerapkan sistem penempatan, ada tiga jenis formulir dengan fungsi berbeda:

1. Otonomi tanpa batas

Prinsip yang diterapkan pada Otonomi Tidak Terbatas ini adalah Memberikan wewenang terhadap sebuah Daerah, untuk melakukan pengurusan dan pengaturan dalam pemerintahan yang mencakup seluruh bidang.

2. Otonomi nyata

Prinsip yang diterapkan pada Otonomi Nyata ini adalah Memberikan wewenang terhadap sebuah Daerah didasari oleh Kewajiban tugas yang sudah ditentukan. Hal ini diterapkan, agar Daerah yang diberi wewenang tersebut, dapat tumbuh berkembang.

3. Otonomi tanggung jawab

Prinsip yang diterapkan pada Otonomi Tanggung Jawab ini adalah Memberikan wewenang terhadap suatu Daerah, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat-rakyatnya.

Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, ini bukan hanya kehendak pemerintah daerah atau pusat, tetapi telah diatur dan disepakati dalam undang-undang yang ada di Indonesia sebagai berikut:

1. UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (direvisi oleh UU No. 32 tahun 2004).

2. UU No. 33 tahun 2004 tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Keputusan MPR No. IV / MPR / 2000 tentang RI, khususnya mengenai rekomendasi kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan otonomi daerah

5. Penyediaan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XV / MPR 1998 tentang pencapaian otonomi daerah yang adil, distribusi, pengaturan, dan penggunaan sumber daya alam nasional dan keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 (1-7), 18A (1-2) dan 18 (1-2).

Prinsip otonomi daerah

Sistem otonom dapat beroperasi dengan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bantuan tugas

2. Dekonsentrasi

3. Desentralisasi

itulah penjelasan singkat tentang otonomi daerah berdasarkan referensi dari website Kuliahpendidikan semoga bermanfaat dan berguna untuk teman teman sekalian. terima kasih